Jika perusahaan pelayaran menyewakan kapal tanpa awak kepada pihak lain (bareboat charter), maka perusahaan pelayaran akan dipotong PPh Pasal 23 oleh penyewa dengan tarif 2% dari jumlah bruto. karena dianggap sebagai sewa aktiva selain tanah dan bangunan.. persewaan kapal selain bareboat charter dikenakan pph pasal 15, dan bersifat final. dasar
Terdapat dua (2) jenis pembayaran angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPh Pasal 25) untuk Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP), yaitu: Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (WP – OPPT) , yaitu yang melakukan usaha penjualan barang, baik grosir maupun eceran, serta jasa – dengan satu atau lebih tempat usaha.
Objek PPh Yayasan Pendidikan. Seperti yang sudah Anda simak pada penjelasan di atas, kebanyakan pajak yang dikenakan untuk yayasan pendidikan adalah Pajak Penghasilan (PPh). Nah, berikut ini objek pajak yayasan pendidikan yang perlu Anda ketahui. Penghasilan dengan ketentuan sesuai pasal 4 ayat (1) dalam UU Pajak Penghasilan:
B. Aturan Wajib e-Bupot untuk PPh 23/26. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan RI telah memperluas aturan wajib penggunaan aplikasi e-Bupot untuk wajib pajak Non-PKP dalam membuat bukti pemotongan PPh 23/26 sejak 2020 sesuai Pasal 6 ayat (1) peraturan PER-04/PJ/2017. Mulai berlakunya ketentuan ini diatur dalam Keputusan Direktur
30% (tiga puluh persen) Dasar Pengenaan Pajak (DPP)dihitung berdasarkan PKP yang didapat dari penghasilan neto dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Sedangkan Penghasilan neto didapat dari penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan dan iuran pensiun. Bukti pemotongan PPh pasal 21 untuk PNS ini dapat ditemukan dalam formulir 1721-A2.
Bila merujuk ketentuan pajak yang berlaku, Pasal 25 ayat (6) Undang-Undang (UU) PPh memberikan wewenang kepada Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak untuk menetapkan perhitungan besarnya angsuran pajak untuk hal-hal tertentu, termasuk di dalamnya bila terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan wajib pajak. Terkait hal ini, Dirjen Pajak telah
Pajak yang terutang itu, baik PPN atau PPh 22, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 4 ayat 2. Sesuai ketentuan yang diatur dalam peraturan perundangan-undangan perpajakan, ada beberapa jenis dasar pengenaan pajak, yang masing-masing terdiri dari bermacam-macam dasar untuk menghitung pajak terutang ini yaitu sebagai berikut: 1.
a. PPh yang dibayarkan setelah dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak b. Pembayaran PPh Pasal 21 yang dipotong dari penghasilan karyawan c. Pembayaran PPh atas sewa tanah/ dan atau bangunan d. Pembayaran PPh Pasal 25 Orang Pribadi Pengusaha Tertentu. Penghitungan PPh Pasal 29 dilakukan dengan mengurangkan PPh terutang dengan kredit

Jika Penghasilan Tidak Kena Pajak karena belum menikah dan tanggungan = Rp55.000.000, maka: DPP PPh 21 = Penghasilan Netto – Penghasilan Tidak Kena Pajak. DPP PPh 21 = Rp171.000.000 – Rp55.000.000. DPP PPh 21 = Rp116.000.000. Jadi, Dasar Pengenaan Pajak untuk PPh 21 dari A sebesar Rp 116.000.000.

Tidak Bisa, silahkan refer ke Pasal 13 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010: Pasal 13. Pengeluaran dan biaya yang tidak boleh dikurangkan dalam menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, termasuk: a. biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang:
Posted by Admin FlazzTax.com 13 Juni 2019 in Pajak Lainnya. Pemerintah telah mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dan menggantinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang mulai berlaku sejak 1 Juli 2018. Secara sederhana kedua aturan tersebut biasa dikenal dengan istilah PPh Final untuk UMKM atau dapat 3kEkyxO.
  • 8kmzk77pu8.pages.dev/138
  • 8kmzk77pu8.pages.dev/521
  • 8kmzk77pu8.pages.dev/831
  • 8kmzk77pu8.pages.dev/566
  • 8kmzk77pu8.pages.dev/129
  • 8kmzk77pu8.pages.dev/406
  • 8kmzk77pu8.pages.dev/233
  • 8kmzk77pu8.pages.dev/196

    • pertanyaan untuk pph pasal 23